Category: PHILIPUS MANTUR DIADILI DENGAN ALAT BUKTI PALSU

July 24, 2021 firma hukum 0 Comments

Permohonan Penetapan Oknum Jaksa Penyidik yang tidak pernah melakukan panggilan yang sah menurut KUHAP dan Oknum Jaksa Penuntut Umum yang tidak pernah melakukan panggilan yang sah menurut KUHAP terhadap Dr dr Fransiscus Nanga Roka, SH,MH dan diduga memenuhi pasal 21 UU TPK dalam Perkara No 49/PIDSUS-TPK/2021/PN.Kupang

Kepada Yth:                                    Kupang, 22 Juli 2021 Ketua PN Kupang Majelis Hakim Perkara No 49/PIDSUS-TPK/2021/PN.Kpg Panitera Pengganti Perkara No 49/PIDSUS-TPK/2021/PN.Kpg Di Tempat No Surat       :…

READ MORE
July 24, 2021 firma hukum 0 Comments

Permohonan Persidangan Ulang Pemeriksaan Saksi dan Ahli pada Sidang 14 Juli 2021 karena persidangan dilakukan 4 (EMPAT) JAM lebih awal dari jadual yang tercantum di SIPP PN Kupang agar didapatkan kebenaran materiil dalam Perkara No 49/PIDSUS-TPK/2021/PN.Kupang

YESHUA HAMASHIA NGADA FIRMA HUKUM Jl Raya Langa Ngeduwatu – Borado Kel. Bomari Kec. Bajawa  Kota Bajawa Kab Ngada – NTT Email: fhyeshuahamashiangada@gmail.com Kepada Yth:                                   …

READ MORE
November 15, 2020 firma hukum 0 Comments

PENDAPAT HUKUM PROF DR TATIEK SRI DJAMIATI SH MS, GURU BESAR HUKUM ADMINISTRASI NEGARA UNIVERSITAS AIRLANGGA tentang Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor 144/ S/XIX.KUP/06/2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Hasil Pemeriksaan PKN atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 dimana Dr Fransiscus Nanga Roka dituntut dengan alat bukti palsu dan tidak sah serta masih ada 25 gugatan yang belum berkekuatan hukum tetap sedangkan dr Philipus Mantur ; Kasmir Ghon, ST, MT; Sulpisius Galmin, Amd; Siprianus Pelang, SH; Drs Dominikus Don telah diadili dengan alat bukti surat dan keterangan ahli palsu dan tidak sah

PENDAPAT HUKUM PROF DR TATIEK SRI DJAMIATI SH MS, GURU BESAR HUKUM ADMINTRASI NEGARA TENTANG  Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor 144/ S/XIX.KUP/06/2016 tanggal…

READ MORE
November 8, 2020 firma hukum 0 Comments

Dr Fransiscus Nanga Roka selaku Direktur PT JEHOVAH RAFA menggugat Ronald Okta selaku Oknum JPU, Yoni P Artanto selaku Oknum Kajari Manggarai, Yulianto selaku Oknum Kajati NTT, Muhamad Ilham Samudra selaku Oknum Aspidus Kejati NTT yang menggunakan alat bukti palsu, alat bukti yang tidak sah sebab sedang digugat dalam 25 Gugatan yang belum berkekuatan hukum tetap yang terdaftar dalam perkara No 290/PDT G/2020/PN.Kpg

PETITUM DALAM PROVISI Menerima / Mengabulkan provisi Penggugat untuk seluruhnya Mewajibkan TERGUGAT I, TERGUGAT II, Tergugat III, Tergugat IV untuk mengembalikan harkat dan martabat Penggugat…

READ MORE
November 8, 2020 firma hukum 0 Comments

Dr Fransiscus Nanga Roka selaku Direktur PT JEHOVAH RAFA menggugat Ronald Okta selaku Oknum Penyidik dalam Perkara No 33/PIDSUS-TPK/2020/PN.Kpg, Yoni P Artanto selaku Oknum KAJARI MANGGARAI, Yulianto selaku Oknum KAJATI NTT yang tidak pernah melakukan Panggilan yang sah menurut KUHAP, melakukan pemeriksaan tersangka, menggunakan alat bukti palsu dan sedang digugat dalam 25 (dua puluh lima gugatan) belum berkekuatan hukum tetap di PN Kupang yang terdaftar dalam perkara No 288/PDT G/2020/PN.Kpg

PETITUM DALAM PROVISI Menerima / Mengabulkan provisi Penggugat untuk seluruhnya Mewajibkan TERGUGAT I, TERGUGAT II, Tergugat III, Tergugat IV untuk mengembalikan harkat dan martabat Penggugat…

READ MORE
November 8, 2020 firma hukum 0 Comments

Dr Fransiscus Nanga Roka selaku Direktur PT JEHOVAH RAFA MENGGUGAT Ronald Okta (OKNUM ASPIDSUS KEJARI) MANGGARAI/OKNUM JPU PERKARA NO 33/PIDSUS TPK/2020/PN.KPG, Yoni P Artanto (OKNUM KAJARI MANGGARAI), Yulianto (OKNUM KAJATI NTT), Muhamad Ilham Samudra( OKNUM ASPIDSUS KEJATI NTT yang telah memberikan keterangan tidak benar di persidangan Perkara No 33/PIDSUS-TPK/2020/PN.Kpg DAN MENGGUNAKAN LAT BUKTI PALSU SERTA MASIH DIGUGAT DALAM 25 GUGATAN PMH DI PN KUPANG DAN BELUM BERKEKUATAN HUKUM TETAP DAN TERCATAT DALAM PERKARA NO 289/PDT.G/2020/PN.KPG

PETITUM DALAM PROVISI Menerima / Mengabulkan provisi Penggugat untuk seluruhnya Mewajibkan TERGUGAT I, TERGUGAT II, Tergugat III, Tergugat IV untuk mengembalikan harkat dan martabat Penggugat…

READ MORE